2 Sikap Muhammadiyah tentang KPK
Mengikuti dinamika dan perkembangan pemberantasan korupsi dan lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk diantaranya indikasi upaya
pelemahan sistematis terhadap KPK, maka PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan
sikap terhadap hal tersebut.
1.
Menghargai tekad dan langkah
pemerintah untuk pemberantasan korupsi, tetapi prihatin dengan masih tingginya
korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama,
penegakan hukum yang masih lemah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahkan melihat
adanya usaha-usaha sistematis yang berusaha melemahkan eksistensi dan peran
lembaga pemberantasan korupsi, khususnya KPK. Kedua, adanya tumpang tindih dan
kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara Kepolisian,
Kejaksaan, dan KPK. Ketiga, adanya intervensi politik badik dari jajaran
eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat
publik atau partai politik tertentu. Keempat, belum tumbuh dan berkembangnya
budaya anti korupsi baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat. Korupsi
cenderung lebih dilihat sebagai masalah politik dan hukum belaka sehingga aspek
nilai, moral dan keadabannya kurang mendapatkan perhatian.
2.
Muhammadiyah mendukung sepenuhnya
eksistensi lembaga KPK. Dalam rangka mendukung kinerja KPK, pemerintah
hendaknya segera menetapkan anggota KPK yang baru sesuai dengan hasil seleksi
tim dan fit and proper test yang telah dilakukan oleh DPR. Penundaan penetapan
anggota KPK akan melemahkan eksisitensi KPK secara psikologis, politis, dan
hukum.
Comments
Post a Comment