Muhammadiyah Harus Berpolitik

Beberapa tahun terakhir semenjak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Persyarikatan Muhammadiyah sudah mengambil jarak dengan kekuasaan yang berjalan. Muhammadiyah senantiasa bersikap kritis konstruktif terhadap pemerintahan SBY, yang resikonya adalah Muhammadiyah “terlempar” dari pusaran pengambil kebijakan.

Setiap keputusan selalu memunculkan dua akibat positif maupun negative. Dengan sikap Muhammadiyah yang mengambil jarak dengan pemerintah dan terlempar dari pusaran pengambil kebijakan, positifnya adalah

Muhammadiyah memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kepada pemerintah, bahwa Muhammadiyah mampu mandiri dan kader Muhammadiyah semakin tangguh menghadapi cobaan.

Dengan bergantinya kepemimpinan Bangsa Indonesia, Muhammadiyah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka ikut berperan serta dalam mengambil kebijakan pemerintahan, sehingga dapat mengarahkan kepada tujuan Indonesia yang berkemajuan.

Dalam acara Pra Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Kamis 3 Desember 2015, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, menyarankan agar personal-personal Muhammadiyah ikut serta dalam percaturan politk Indonesia.

“Muhammadiyah sekarang ini tidak memiliki kekuatan dalam politik”, ujar Mu’ti.

Abdul Mu’ti juga menyarankan agar Muhammadiyah tidak me-mecat orang-orang Muhammadiyah yang masuk partai politik, karena lama-lama akan habis orang Muhammadiyah.