Presiden Tidak Tegas, Kebijakan Tidak Jelas

Roda pemerintahan Presiden Jokowi mengalami hambatan yang disebabkan oleh personal-personal dalam pemerintahan sendiri. Masing-masing pembantu Presiden berusaha saling menegasikan, sehingga terlihat perbedaan.

Seperti kasus yang terbaru adalah perbedaan yang sangat kentara antara Menteri ESDM dan Ketua DPR. Dalam hal ini, pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said, dinilai Menkopolhukam tidak seizing Presiden Jokowi. Tetapi menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, hal itu adalah atas sepengetahuan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam kasus impor beras lagi-lagi terlihat perbedaan yang nyata antara Presiden dan Wapres

. Presiden Jokowi mengatakan tidak ada impor beras, sementara Wapres JK mengatakan ada impor beras.

Menurut aktivis anti korupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak, kondisi seperti ini karena tidak ada ketegasan Presiden dalam mengendalikan para pembantunya, sehingga akan membuat investor dan pelaku ekonomi semakin pesimis dengan masa depan ekonomi Indonesia, karena penuh dengan ketidak pastian.

“Kebijakan jadi tidak jelas” pungkas Dahnil yang juga Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.