Muhammadiyah Is

Tantangan globalisasi yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan dan daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan. Bangsa Indonesia perlu melakukan revitalisasi karakter bangsa, memelihara dan meningkatkan nilai-nilai keutamaan yang sudah tertanam sejak jaman dahulu. Berikut adalah nilai-nilai keutamaan 5 Karakter Bangsa Menurut Muhammadiyah :

Dalam menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju maka diperlukan revitalisasi mentalitas bangsa kea rah pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter kuat. Berikut adalah 4 Karakter Manusia Menurut Muhammadiyah yang semestinya melekat kepada manusia Indonesia dan bangsa Indonesia :

Muhammadiyah merasa prihatin dengan perkembangan dan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. Maraknya praktek korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Berikut adalah 4 Sebab Korupsi Menurut Muhammadiyah :

Mengikuti dinamika dan perkembangan pemberantasan korupsi dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk diantaranya indikasi upaya pelemahan sistematis terhadap KPK, maka PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap terhadap hal tersebut. Berikut adalah 2 sikap Muhammadiyah tentang KPK :

Bangsa Indonesia sesungguhnay mampu bangkit dan memiliki peluang besar untuk ungguk di segala bidang kehidupan apabila memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk berubah.     “ Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri ” (QS. Ar-Ra’d : 11)

Indonesia ke depan memerlukan kepemimpinan yang reformatif sebagai prasyarat untuk membawa indonesia menjadi Negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Kepemimpinan reformatif ditandai oleh kepemimpinan yang kuat dan membawa pada perubahan. Kepemimpinan reformatif merupakan perpaduan antara kualitas kenegaraan dengan kemampuan transformative, yakni kepemimpinan yang berkarakter dan berkrepribadian kuat, mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara, serta mampu memecahkan persoalan bangsa. Para pemimpin perlu memiliki sifat sidiq, amanah, tabligh dan fatanah, yang melahirkan keteladanan yang baik

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan seperangkat tindakan dalam bidang politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola pemerintahan dengan baik dan benar. Berikut adalah 9 Syarat Good Governance Menurut Muhammadiyah :

Kepercayaan merupakan modal terpenting untuk mentransformasikan Indonesia menjadi Negara yang maju dan bermartabat tinggi sebagaimana dicapai oelh Negara-negara lain. Kepercayaan terkait dengan penghargaan dan rasa aman dari berbagai pihak, baik dari rakyat maupun berbagai pihak di luar negeri, bahwa bangsa Indonesia mampu mengurus dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya dan memberikan jaminan untuk kemajuan di berbagai bidang. Kepercayaan merupakan modal spiritual dan social yang terkait dengan dukungan rakyat dan pihak-pihak lain. Kepercayaan di tubuh pemerintahan bukan sekedar berkaitan dengan legitimasi politik formal, tetapi juga

Di balik angka-angka keberhasilan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,8%, tidak dapat dipungkiri bahwa dasar, struktur, dan ketahanan ekonomi nasional sesungguhnya masih jauh dari memadai. Bahkan perkembangan ekonomi Indonesia sejatinya masih jauh dari cita-cita sebagaimana yang dirumuskan oleh founding fathers dalam Pembukaan UUD 1945. Harus dikatakan bahwa hakekatnya ekonomi nasional Indonesia masih belum mandiri dan berdaulat, sehingga sangat rentang terhadap gejolak perekonomian dunia dengan segala konsekwensinya. Berikut adalah 4 Masalah Ekonomi Nasional Menurut Muhammadiyah :

Otonomi daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk keluar dari system sentralistik rezim Orde Baru (Orba) yang bertumpu pada Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Dalam system yang sentralistik tersebut, daerah mengalami disparitas politik, ekonomi, yang kemudian menjadikan Jakarta sebagai pusat kekuasaan dan pembangunan. Kemudian, era reformasi menghasilkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004, yang menjadikan kewenangan politik,

Persoalan etika dan budaya terkait erat dengan implementasi dasar filosofi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak krisis multi dimensi akibat krisis moneter yang luar biasa pada tahun 1997/1998 menyebabkan banyak orang berperilaku pragmatis dan zero-sum-game. Otoritarianisme dan pengekangan berkepanjangan menyebabkan banyak pihak mengambil sikap pintas,

Islam adalah agama fitrah yaitu agama yang bersih dan mementingkan kebersihan. Dengan ajaran thaharah, Islam mendidik pemeluknya untuk senantiasa hidup bersih dan menjaga kebersihan, baik fisik maupun lingkungannya. Diantara syarat sah-nya shalat adalah suci dari hadats serta badan, pakaian dan tempat suci dari najis. Islam melarang manusia melakukan fasad dan fakhsya yaitu berbuat kerusakan di muka bumi, semisal mencemari air, tanah dan udara. Pencemaran lingkungan ini dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan menyebarkan berbagai macam penyakit. Namun sangat disayangkan,

Demokrasi yang berkembang di Indonesia masih dianggap bersifat procedural. Anggapan ini akhir-akhir ini berkonotasi negative karena praktik pemilu yang bertentangan dengan prinsip bebas dan adil. Ketidak-beranian untuk memutuskan system pemilu yang tegas, apakah menggunakan system distrik, system proporsional, atau gabungan keduanya, hanya menimbulkan praktik pemilu yang disertai jual-beli suara, penggelembungan suara, politik uang dan kanibalisme politik yang ditandai oleh rivalitas antar calon dalm satu partai politik. Di tengah suasana dimana integritas dan kejujuran politik, praktik demokrasi kita masih diwarnai oleh banyak penyelenggara pemilu yang partisandan tidak netral.

Menyikapi Demokrasi di Indonesia yang masih dianggap bersifat procedural dan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab kebangsaan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan Pernyataan Sikap sebagai pesan dan ajakan moral tentang penyelenggaraan Pemilu 2014 yang diselanggarakan secara serentak. Pernyataan sikap ini adalah hasil pertemuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia dalam pertemuan nasional tanggal 3 Januari 2014 di Jakarta. : Adapun 6 sikap Muhammadiyah tentang pilkada serentak adalah sebagai berikut :

Bangsa Indonesia memiliki masalah-masalah di berbagai bidang, diantaranya adalah masalah social budaya. Masalah kebudayaan terkait erat dengan karakter bangsa, perilaku, dan kehidupan social masyarakat. Berikut adalah 4 Masalah Sosial Budaya Mengancam Indonesia yang semestinya menjadi perhatian kita untuk bersama-sama dicarikan solusinya.

Kebersihan adalah sebagian dari iman. Begitulah yang diajarkan Islam kepada pemeluknya. Sudah semestinya sebagai orang yang beriman menjalankan kaedah-kaedah dalam agama Islam, termasuk mejaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri, kebersihan rumah, maupun kebersihan lingkungan. image source : portalkbr.com  Muhammadiyah melalui salah satu majelisnya yaitu Majelis Lingkungan Hidup (MLH)

Di antara universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta termasuk yang paling significan perkembangannya. Baik dari segi kualitas prestasi maupun kuantitas jumlah mahasiswanya. Termasuk peningkatan pelayanan kepada mahasiswa adalah dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi. Berikut ini adalah informasi beasiswa UAD yang dimuat dalam laman resmi UAD. JALUR BEBAS TES TULIS (BTT) BTT adalah jalur seleksi PMB bagi para lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat berdasarkan prestasi- prestasi calon mahasiswa dengan kemudahan bebas tes tulis.

Bagi kalian siswa kelas 12 SMA, SMK ataupun MA yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mungkin informasi beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berikut ini bisa dijadikan acuan dalam memilih Universitas yang memberikan beasiswa. Di bawah ini adalah informasi beasiswa UMY seperti yang tercantum dalam laman resmi UMY. PMDK (Penerimaan Berdasar Minat dan Kemampuan) PMDK ditujukan untuk semua siswa kelas XII SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan lulus tahun 2016,

Beasiswa Unggulan Muhammadiyah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ditujukan kepada siswa yang saat ini sedang duduk di kelas XII SMA/SMK/MA yang mempunyai prestasi, berkemampuan akademik tinggi dan aktif dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah atau organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Bagi hafidz/hafidzah Qur’an akan mendapatkan perhatian khusus. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya kuliah di UMS mulai dari Dana Pengembangan, biaya kuliah hingga biaya wisuda.

Pasal 1 Tempat Kedudukan (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta Pasal 2 Lambang dan Bendera (1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut: (2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga bergambar lambang Muhammadiyah

BAB I NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah. Pasal 2 Pendiri Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas. Pasal 3 Tempat Kedudukan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. BAB II IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG Pasal 4 Identitas dan Asas (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah. (2) Muhammadiyah berasas Islam.

Terkait program Bela Negara yang digagas oleh pemerintah, Prof. Dr. Din Syamsudin, MA sebagai tokoh Muhammadiyah menyatakan bahwa ulama dan tokoh Muslim yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan MUI mendukung dan mendorong bela negara secara mental dan rohaniah. Pak Din juga menambahkan bahwa ditengarai ada pergeseran lanskap kebudayaan Indonesia, dari bernuansa religius ke penguasaan aset negara oleh kelompok tertentu.

Berikut ini adalah 5 masukan MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang bela negara yang tertuang dalam Amanat Bela Negara : 1. Umat Muslim Indonesia wajib bersyukur atas berkat rahmat Allah atas negeri yang indah, makmur dan telah menjadikan agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Muslim juga sepatutnya bersyukur dengan tetap lestarinya Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi dasar negara dan tata aturan kehidupan berbangsa dan bernegara

Rapat pleno Komisi III dengan Pansel Capim KPK berjalan dengan alot, dan kemudian diundur. Hal ini berakibat pemilihan pimpinan KPK akan mundur. Seperti diketahui, uji ( fit and proper test ) capim KPK awalnya dijadwalkan mulai pada 19 November 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan tahap wawancara pada 25-26 November 2015. Tertundanya fit and proper test ini disayangkan oleh beberapa pihak, termasuk Prof. Dr. Din Syamsudin,

Krisis energy terjadi karena menipisnya persediaan minyak bumi, konsumsi transportasi yang tinggi serta masalah tata kelola dan tataniaga. Diperkirakan dua milyar lebih penduduk dunia kekurangan air. Di Indonesia krisis air menjadi masalah serius setiap memasuki musim kemarau. Krisis air terjadi karena system dan pengelolaan teknologi yang buruk, kerusakan alam, rendahnya kesadaran akan krisis air dan penguasaan akses dan sumberdaya air oleh swasta. Dalam usaha mengatasi masalah krisis energy dan air, Muhammadiyah sudah melakukan

Demokratisasi yang berkembang pesat sejak reformasi 1998 berdampak terhadap keterbukaan dan kebebasan dalam hampir semua bidang kehidupan. Selain melahirkan budaya egalitarian, demokratisasi dalam politik Indonesia saat ini melahirkan feodalisme baru (neo-feodalisme) dalam bentuk politik dinasti di partai politik dan pemerintahan, elite politik yang berperilaku kebangsawanan, kekuasaan “raja-raja lokal” di daerah, dan dominasi kekuatan ekonomi kapital. Neo-feodalisme juga tumbuh dalam lembaga dan organisasi agama yang melahirkan kultus individu dan relasi parokhial   yang ditopang pemahaman dan budaya keberagamaan tradisional-konservatif.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa hukum ziarah kubur adalah boleh untuk mengingatkan kita kepada akhirat, dengan syarat-syarat yang jelas. Adapun dalil hukum ziarah kubur adalah sebagai berikut : Menurut hadits Abu Hurairah, katanya : Nabi saw, berziarah (ke) kubur ibunya, lalu menangis dan menyebabkan orang-orang yang ada disekelilingnya ikut menangis. Maka sabdanya : “ Aku memohon ijin kepada Tuhanku agar aku diperkenankan memohonkan ampun bagi ibuku, maka tidak di-ijinkan. Lali aku mohon ijin untuk berziarah ke kuburnya, maka di-ijinkan-Nya. Oleh karena itu ziarahlah ke kubur, sebab hal itu dapat mengingatkan mati” (Diriwayatkan oleh Jama’ah Ahli Hadits). Menurut hadits Buraidah bahwa Rasulullah saw bersabda : “ Dahulu aku pernha melarang ziarah kubur, maka di-ijinkan bagi Muhammad berziarah kubur bundanya. Maka berziarahlah kubur, sebab hal itu mengingatkan akhirat.” (diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim). Demikian adal

Mungkin ada beberapa orang yang menanyakan kepada kita tentang Ziarah ke kubur bagaimana hukumnya menurut Muhammadiyah? Berikut ini adalah hukum ziarah kubur menurut Muhammadiyah sebagaimana yang tercantum di dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah. Ziarah ke kubur, agar kamu ingat akan akhirat dan janganlah mengerjakan di situ sesuatu yang tiada diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti meminta-minta kepada mayat dan membuatnya (sebagai) perantaraan hubungan kepada Allah . Bila kamu sekalian dating ke kuburan, maka ucapkanlah “ Assalamu’alaikum daara qaumin mukminina wa inna insyaAllahu bikum laahiquun. Allahumma lathrimna ajrahum walaa taftin-na ba’dahum ” kemudian menghadap kiblat lalu berdo’a kepada Allah, memintakan ampun dan ‘afiyat bagi mereka (mayit). Janganlah orang perempuan sering berziarah kubur. Demikianlah pendapat Muhammadiyah tentang ziarah kubur. Dan dapat disimpulkan bahwa sikap Muhammadiyah : 1.        Ziarah kubur hukumnya boleh. Hal ini ag

Sebagai pelaksanaan amanat muktamar Muhammadiyah ke-46, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan organisasi masyarakat madani dan para tokoh bangsa telah melakukan judicial review sejumlah undang-undang yang menimbulkan kerugiab konstitusional bagi rakyat Indonesia dan mengancam kedaulatan Negara. Judicial review dilakukan oelh Muhammadiyah sebagai tanggung jawab kebangsaan untuk menegakkan kedaulatan Negara, dan tercapainya cita-cita nasional. Banyaknya produk undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 terjadi karena kualitas legislator yang rendah, jual-beli hukum (law buying) dengan pengusaha dan penguasa asing oleh para komprador, lobi-lobi kelompok yang berkempentingan. Langkah strategis tersebut bagi Muhammadiyah merupakan jihad Konstitusi untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Adapun 2 cara Muhammadiyah selamatkan Negara adalah seb